Uu perkebunan yang mengatur 20 plasma. 786/Kpts/KB. Uu perkebunan yang mengatur 20 plasma

117 6. 39 tahun 2014, yang mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, yakni. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Dalam ketentuannya sudah diatur, dalam pembukaan perkebunan kelapa sawit, 20 persennya adalah plasma dan 80 persen kebun inti," terang bupati. Undang-undang (UU) NO. Ada sekitar 5. MATRIK PERUBAHAN UU PERKEBUNAN OLEH UU CIPTA. perusahaan sawit. 39 Tahun 2014 Tentang. Permentan No. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa. Diketahui, bahwa total Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola oleh BPDP-KS sejak tahun 2015-2019 sebesar Rp. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaansumber daya alam, sumber daya manusia, saranaproduksi, alat dan mesin, budi daya, panen,pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 39. Membangun RJTK dan menempatkan transmigran 413 KK sebagai plasma. 98 tahun 2013 itu mengatur beberapa hal pokok. SAWIT. Pemerintah memang telah membuat regulasi tentang larangan pembakaran hutan dan lahan, dalam Pasal 22 Angka 24 UU No. Undang-undang No 7 Prps 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (lock out) di Perusahaan, ajwatan dan badan yang Vital (LN No. 701. Hal tersebut. Menimbang: a. Banyak penanaman sawit di luar APL (alokasi penggunaan lain-red) dan luar hak guna. Salah satunya di dalam Pasal 42, yang menerangkan sebelumnya pembangunan kebun sawit atau pengolahan dapat dilakukan apabila sudah memiliki hak atas tanah (HGU) dan/atau Izin Usaha. Permentan tersebut diperkuat dengan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang juga mengamanatkan PBS maupun PBN membangun plasma sebesar 20% dari luas konsesi. WebJakarta, Beritasatu. 350. 5. Jadi, yang diatur dalam undang-undang Perkebunan adalah Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan usaha perkebunan. hukum yang mengatur hal-hal perkebunan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 48/PMK. plasma dengan menyisihkan 20% luas HGU mereka. WebSosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan dilaksanakan Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan pada Rabu (12/10) di Medan, Sumatera Utara. 000 ha. Menurut undang-undang, perkebunan sendiri merupakan kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya) dalam ekosistem yang tepat serta mengolah,memasarkan barang hingga jasa. Dari sisi pidana,dalam Pasal 105 UU Perkebunan misalnya yang mengatur sanksi terhadap pelaku pengadaan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan bunyi sebagai berikut: “Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil. Selain itu kedua undang-undang tidak Untuk mengatur Kemitraan Usaha Perkebunan dan memfasilitasi pembangunan Kebun Sawit, dibutuhkan produk hukum yang menaunginya. Namun, ujar dia, perlu diingat bahwa budidaya perkebunan kelapa sawit itu ada. Berdasarkan data yang dihimpun Serikat Petani Kelapa Sawit, alokasi terbesar dana perkebunan sawit pada 2015-2019 untuk bahan bakar nabati yaitu sebesar 89, 86 persen (Rp 30, 2 triliun). Kala itu, UU ini dinilai bakal ada perbaikan dari Undang-undang yang lama, terutama bagi masyarakat adat. 850,75 hektar kebun plasma di. Belum lama ini, pemerintah telah menyerahkan RUU Cipta Kerja ke DPR. Luas areal kelapa sawit tahun 2012 tercatat 334. Sawit. 3. Permentan tersebut hanya berlaku untuk izin baru. , 2012). Berbagai peraturan di tingkat undang-undang yang mengatur berbagai sektor usaha diubah melalui UU Cipta Kerja yang di dalamnya turut mengatur sektor perkebunan sebagaimana sebelumnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”). Sebelumnya, hanya perusahaan swasta dan BUMN - eks nasionalisasi perkebunan kolonial - yang mengelola perkebunan sawit. Investasi. Adapun beleid tersebut merupakan dasar mekanisme penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun. 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, plasma masyarakat dapat dibangun dari lahan di luar konsesi yang luasnya setara dengan 20% HGU. “Kami berharap UU ini bisa mengatur persoalan sosial dan lingkungan. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan Kela pa Sawit. Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Muncul UU Pokok Kehutanan 1967, malah. SHM DENGAN KOPERASI PGH) DAN. meningkatkan. Serta melaporkan dugaan adanya praktik. – hal tersebut membuat waktu yang dibutuhkan menjadi semakin lama dan memperbesar biaya yang dibutuhkan. 1) Masyarakat petani yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan; 2) Masyarakat petani yang bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi kegiatan perkebunan dalam satu wilayah kabupaten; dan 3) Diutamakan yang berpenghasilan rendah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. tentang salah satu kewajiban perusahaan perkebunan yang menyatakan. 138 32. 681,22 . Perkebunan Swasta Tegaskan Taat Aturan Bangun Plasma. (4) Apabila Kebun koleksi dan atau tempat penyimpanan plasma nutfah yang diselenggarakan perorangan atau badan hukum akan diubah peruntukannya, harus dilaporkan kepada Menteri palingpengembangan perkebunan; 2) Masyarakat petani yang bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi kegiatan perkebunan dalam satu wilayah kabupaten; dan 3) Diutamakan yang berpenghasilan rendah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, sejak berlakunya Permentan No. 2013/No. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” jelas Ketua SPKS Mansuetus Darto, selaku Jurubicara Koalisi Masyarakat Sipil Mencari Keadilan dari UU Perkebunan, Selasa (17/2/2015), di Jakarta. 21. Perkebunan yang merupakan salah satu. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali diatur dalam Pasal 1519 – Pasal 1532 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Namun perlu diingat bahwa budidaya perkebunan kelapa sawit itu ada sejak. , Pasal 28 ayat (2). Selain itu, ia juga memandang bahwa pengaturan dalam UU Perkebunan jauh lebih jelas dibandingkan dengan RUU Cipta Kerja meski aturan turunannya masih harus menunggu PP. Adapun Pasal 22 menegaskan, tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha meliputi Tanah Negara Tanah Hak Pengelolaan. Saat ini, sudah ada UU No. Sebanyak 53 kepala desa (kades) dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Kabupaten Seruyan memimpin aksi massa. Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan UU Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang salah satunya memuat revisi UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. "Bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha, wajib memfasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/OT. “Pertama, Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun. dalam UU Perkebunan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Mencabut : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. JAKARTA, Mediaperkebunan. Sebagaimana kita ketahui jumlah hutan di dunia pada umumnya selalu berkurang karena eksploitasi yang dilakukan manusia. 12 Ibid. Sudah empat tahun lamanya UU. Pasal 55 UU Perkebunan menyatakan: Setiap Orang secara tidak sah dilarang: mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; Dari sisi pidana,dalam Pasal 105 UU Perkebunan misalnya yang mengatur sanksi terhadap pelaku pengadaan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan bunyi sebagai berikut: “Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik. Kewajiban yang bersifat imperative tersebut harus dilaksanakan oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). juga perlu dibuat regulasi dalam bentuk Perda yang mengatur mengenai pengelolaan Perkebunan Pola. c. plasma yang merepresentatifkan diri sebagai usaha. Undang-Undang tentang Perkebunan, UU Nomor 18 Tahun 2004,. JAKARTA - Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, seperti diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60. Namun hingga kini (tahun 2018) belum ada aturan yang mengatur secara operasional bagaimana pelaksanaan pembangunan kebun 20% untuk masyarakat tersebut. 239,3 hektar. JAKARTA - Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan, seperti diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60. 5433, LL SETNEG: 39 HLM. Peremajaan Kebun Plasma Kelapa Sawit adalah Peremajaan kebun petani plasma pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang mulai ditanam sekitar tahun 1980-an, yang secara. Ada setidaknya 33 ketentuan dalam UU Perkebunan yang diubah dalam regulasi 812 halaman tersebut. Kecamatan Pangkalan Kuras merupakan kecamatan yang memiliki areal tanaman kelapa sawit terluas yaitu 91. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana telah diubah melalui Permentan No. Pemanfaatan hasil hutan sambil merusaknya adalah hobi yang dilakukan. kelapa sawit pola plasma yang ada di desa sari galuh, sehingga factor kelemahan ini. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Bambang, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menjelaskan bahwa kewajiban pembangunan kebun masyarakat ditetapkan sebesar 20% dari luasan HGU. Kewajiban kemitraan perkebunan kelapa sawit mutakhir berakar pada UU No. Web05 Agt, 2021. seluruh pemangku kepentingan perkebunan. Anisatul Umah Senin, 31 Jan 2022 13:46 WIB Buruh memanen kelapa sawit di Desa Sukasirna, Kabupaten Sukabumi, Jabar, pada Jumat (13/7/2018). merubah penggunaan tanah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Bambang, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menjelaskan bahwa kewajiban pembangunan kebun masyarakat ditetapkan sebesar 20% dari luasan HGU. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:2011 perkebunan sawit didominasi oleh perkebunan besar swasta (PBS) yang mencapai 4,5 juta ha atau sekitar 54,5%, perkebunan besar negara (PBN) mencapai 644. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar. 22, LN. Tidak hanya lahan bernafkah yang musnah, nyawa warga pun ikut melayang. 747 14 9. Mengenai pekebun kecil secara eksplisit tidak diatur dalam UU Perkebunan ini. Namun Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program transmigrasi 25. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kebun Plasma Yang Terdapat di PT. Beranda; Tentang Kami Sekapur Sirih; Maklumat Pelayanan; Sejarah Dinas Perkebunan;. 13 Disampaikan oleh Giri Ahmad Taufik dalam Seri Diskusi Omnibus Vol. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Bagaimana. GAPKI atas Tindak Lanjut UU No. WebUU ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu. Dimana kewajiban suatu perusahan dalam memberi lahan garap bagi masyarakat ini memang diatur melalui UU 39/2014 Pasal 58. Pada September 1999, Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, berlaku. 45 Tahun 2009 tentang. ABSTRAK: Bumi, air, dan kekayaan alam yang. terdiri dari kebun Plasma yang kemitraannya masih bersifat hanya bantuan bibit (sebelum tahun 2011)=411, 01 Ha, dan. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan UU sektoral terkait. Dasar Hukum Karhutla. 9. Permentan tersebut diperkuat dengan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang juga mengamanatkan PBS maupun PBN membangun plasma sebesar 20% dari luas konsesi. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan. 000-an orang dari Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, aksi menuntut plasma di perkebunan sawit PT Tapian Nadenggan, anak usaha Sinas Mas Group. MEDAN (): Ketua Pansus Kebun Plasma DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga, mendesak pemerintah untuk bertindak tegas mencabut izin perusahaan perkebunan yang tidak konsisten menjalankan UU 39 tahun 2014 tentang kewajiban membuat kebun plasma rakyat di areal perkebunan mereka. Pelaku Usaha Perkebunan adalah peke bun dan/ atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya. Dr. UU Cipta Kerja dan aturan turunannya telah memberikan dasar hukum dan dasar kewenangan bagi Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati. WebDengan begitu, mereka bisa membantu masyarakat di berbagai daerah Indonesia yang telah dirugikan di tengah keberlimpahan demam sawit, yakni para petani plasma yang dijanjikan keuntungan besar sebelum mereka melepaskan tanah untuk kebun plasma. Masyarakat Indonesia telah ditelantarkan dengan janji kosong kebun plasma. Sadino, mengatakan peraturan pemerintah belum mengatur kepentingan sawit secara optimal, seperti kemitraan, ISPO,. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan dikirim ke PKS bersama-sama dengan tandannya. Peremajaan Kebun Swadaya Kelapa Sawit adalah penataan kawasan dan penanaman ulang kebun kelapa sawit yang. Selain UU Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) juga melarang kegiatan usaha perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah. Tapi tanpa dibebani biaya segala macam," kata Daniel Johan yang kami temui akhir 2021 lalu. HGW. Pasal 6. Sementara itu UU No 39 tentang Perkebunan yang juga mengamanatkan PBS maupun PBN membangun plasma sebesar 20 persen dari luas konsesi baru terbit tahun 2014. Pasal 1. Namun kami belum menemukan di dalam Perpres di atas maupun lampirannya. Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian biasa berbunyi: Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki. 884,70 . 20% Kewajiban Lahan Plasma Sawit Di Luar HGU” menyatakan bahwa porsi atas fasilitas pembangunan perkebunan rakyat adalah 20% diluar Hak Guna Usaha yang sudah. pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan. Perbedaan utama pola kemitraan 60:40 dengan pola bagi hasil 80:20 terletak pada status kepemilikan lahan, beban kredit investasi, dan pembagian hasil usaha. Kata Kunci: kelapa sawit, konflik, masyarakat adat. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan. Pada Juni 2011, PBB sudah mengeluarkan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia 2 yang membahas prinsip-prinsip pengintegrasian HAM ke. Selama ini, UU Perkebunan masih dianggap tak mengatur perkebunan legal. 5. Tapi dalam Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan disebutkan bahwa hal tersebut sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ,Rudianto. atau perlindungan kegiatan perkebunan ternyata tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang tindak pidana. UU Perkebunan baru ini diarahkan pada penanaman. calon petani plasma maupun petani plasma; dan 4) Menjadikan usaha perkebunan sebagai usaha terintegrasi atas dasar prinsip kesetaraan. Namun tidak satupun dari laporan tahunan yang kami selidiki menguraikan angka-angka ini hingga ke tingkat perkebunan,. Disebutkan dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 2022 bahwa “Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PP yang mengatur mengenai pengakuan hak masyarakat adat dalam UU 41/1999PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Menteri pertanian Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar yang selanjutnya disebut plasma,. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga telah mengatur mengenai pemanfaatan tanah masyarakat atau tanah ulayat masyarakat untuk kegiatan perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 55 huruf (b), yang berbunyi : “Setiap Orang secara tidak sah dilarang : b. ” Dalam kasus ini, Perusahaan Perkebunan yang dimaksud adalah PT. perusahaan sawit. Dalam UU Cipta Kerja juga ditegaskan bahwa kebun plasma.